Wawancara dengan bupati Jembrana- I Gede Winasa:
Pendidikan di Jembrana gratis. Bagaimana ceritanya?
Logikanya sederhana. Sekolah kan sudah disiapkan pemerintah, ada anggarannya. Guru sudah dibayar sebagai PNS, operasional dikasih Pemda, terus dasarnya membayar itu apa? Di Indonesia itu aneh bin ajaib, misal BOS SD sudah Rp.19.500. Dulu sebelum ada BOS, anak SD itu hanya bayar Rp.10.000. Kan logikanya lebih dananya. Anak-anak sudah tidak usah bayar. Lho kok mau ditarik lagi, buat apa?
Jadi seharusnya memang bisa gratis?
Tentu. Pemerintah kan punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan cuma jadi slogan saja. Ini kewajiban. Dan pendidikan itu hak masyarakat yang harus dipenuhi. Untuk mencerdaskan kan perlu akses.
Nah itu yang kita buka seluas-luasnya, kami coba buka akses agar setiap orang bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah. Jangan pernah berpikir sistem subsidi silang di pendidikan. Kaya miskin itu bukan urusan sekolah, itu urusan pajak. Biar mereka yang urus. Ini pendidikan, hak setiap warga negara, tak peduli kaya atau miskin. Pemerintah harus berikan hak mereka. Untuk apa dipampangkan di UU, untuk apa pula harus dianggarankan 20%.
Bagaimana memulainya?
Sederhana sekali, saya hanya minta dihitung berapa jumlah dan total biaya anak sekolah. Setelah dihitung ternyata cuma Rp.2,5miliar. Kami punya uang segitu. Kan ada dana dekon dari provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian saya lakukan efisiensi.
Saya inventarisasi, sekolah yang tidak efektif saya regrouping dengan sekolah sebelahnya. Karena satu sekolah itu biayanya mahal, Rp.150 juta. Ada 22 SD yang tidak efisien, saya regrouping. Dan itu bisa menghemat sampai Rp.3 miliar. Padahal saya butuh cuma Rp.2,5 miliar. Sudah lebih dari cukup untuk menggratiskan seluruh warga saya.
Tantangan terberat?
Yang luar biasa ada pada guru. Alasannya macam-macam. Saya sudah bilang, jangan takut, saya ganti uang kalian (uang sekolah dari murid-red). Apa bedanya murid bayar Rp.5000 dengan Pemda yang bayari. Pendidikan tetap bayar, tapi yang bayar Pemda. Disubsidi pemerintah.
Ada lagi alasannya, “Kalau ada biaya dadakan, bagaimana?” Saya katakan, kalau tidak bisa mengantisipasi itu berarti kalian tidak bisa merencanakan RAPBS. Ya, akhirnya ketahuan, ujung-ujungnya ceperan guru ke mana?
Ya sudah, kalau begitu kita kasih insentif kepada guru. Awalnya hanya Rp.1.250 perjam. Baru mereka bergairah mengajar. Saat ini kami sudah bisa berikan Rp.7.500 perjam. Tinggal ngitung tambahannya, di luar gaji mereka dan tunjangan fungsional. Guru di Jembrana sekarang rata-rata di atas Rp.2 juta. Ya, untuk standar kehidupan di Jembrana kan cukup.
Meningkatkan motivasi ini sederhana sekali. Masyarakat kita ini kan pragmatis, coba naikkan gajinya, susun dengan perencanaan, kemudian disiplin. Macam-macam, sikat. Ya kita adil juga. Yang bagus kita kasih reward. Guru berkualitas, kirim ke luar negeri.
Tahapan?
Kita lihat masalahnya, kemudian tekan pada anggaran dengan melakukan efisiensi. Uang segini bisa dipakai apa. Sekarang terbalik, BOS nya muncul, baru dibuat cara ngabisinnya. Saya balik, dia kebutuhannya apa, baru kita kasih duit. Kemudian efisiensi anggaran.
Di Jembrana, dana DAK untuk 40 sekolah, bisa buat bangun 82 sekolah, itupun ditambah dengan Jimbarwana Net. Dua kali lipat plus jaringan internet. Bangunannya pun standar besi jaringan semua. Intinya efisiensi dengan adanya pengawasan sistem. Bagaimana uang itu keluarnya efektif, bagaimana ada manfaat dan hasil.
Kemudian organisasi kecil dengan fungsi yang besar. Bagaimana SDM dapat termanfaatkan sesuai dengan kompetensinya. Saya punya manajemen DOA, bagaimana memenej Dana, Orang, dan Aset harus efisien. Itu kan kunci dari manajemen pemerintahan.
Mengapa daerah lain belum bisa seperti Jembrana?
Komitmennya harus ada. Selain itu juga harus transparan. Jangan pilih bulu, jangan tebang pilih. Di sini guru berani narik uang ke murid, ndak sampai seminggu saya copot. Saya pikir, semua daerah bisa seperti Jembrana, wong ada BOS kok. Tidak ada alasan gak bisa, uangnya sama.Kami coba mengurai dengan hal yang riil.
Pendidikan itu apa, indikatornya. Banyak yang tidak bisa menerjemahkan menjadi hal-hal yang bisa terukur. Riil dan punya standar indikator jelas. Menurut kami keadilan sama dengan pemerataan pelayanan publik. Dalam hal ini pendidikan adalah pemerataan akses. Dengan otonomi daerah, perannya justru terbuka. Tapi yang sering terjadi kesulitan kan bingung di dan dari mana memulainya.
Anda banyak di PTUN kan karena langkah-langkah tersebut?
Ah sudah banyak saya di PTUN kan. Ndak usah kaku lah, bupati dituntut itu sudah biasa. Berani menyatakan yang benar, itu benar. Kalau benar, kenapa takut.
Sampai tahapan apa mau ditingkatkan pendidikan Jembrana?
Secara reguler kami mencoba untuk mencerdaskan orang Jembrana. Tapi kan tidak bisa berhenti sampai tingkat SMU. Ini kan dinamika terus. Bagaimana bisa berkompetisi secara regional dan global. Ini akan saya tingkatkan terus.
Saat ini saya masih fokus, bagaimana memberikan pendidikan merata kepada masyarakat. Masalah dasar selesai, sekarang tinggal berkembang peningkatan kualitas, insentif guru, pola bantuan, makan siang gratis, bus sekolah, ya tinggal terus dikembangkan.
Sebenarnya BOS sudah berlebih, terus kalau dibantu Pemda lagi, wah saya pikir kualitas pendidikan Indonesia itu akan luar biasa. Gak cuma sekadar gratis saja, kualitas tinggi malahan.
http://dimasnugraha .wordpress. com/2007/ 06/07/wwc- bupati-jembrana- i-gede-winasa/